Kabarnya Jika Jokowi Minta Kemendag Telusuri Asal Produk Jualan E-Commerce

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag) buat menelusuri beberapa produk yg dipasarkan pada web site jual-beli on line (e-commerce). Sebab, jangan lantas apabila beberapa barang itu tambah banyak datang dari luar negeri dengan sebutan lain import.

Menurutnya, jangan lantas dikarenakan memberikannya area terhadap beberapa aktor e-commerce, tetapi membiarkan product import masuk ke Indonesia lewat web site itu.

” Jangan lantas kita tak melihat, tahu-tahu ada marketplace yg buka lapaknya tapi produknya 100 % itu dari beberapa barang luar. Jadi kita jadi kemasukan, cek benar apa yg dipasarkan, barangnya dari lokasi mana, ” papar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, apabila dalam e-commerce itu di isi beberapa produk dalam negeri, jadi Indonesia yg dapat mengintervensi pasar global. Tapi apabila e-commerce ini jual product asing, jadi Indonesia cuma dapat jadikan pasar.

” Seandainya di market place besar yg barang-barangnya di situ berisi beberapa barang dari dalam negeri silahkan, artinya kita mengintervensi pasar luar. Namun seandainya kebalikan, tahu-tahu tak tampak banyak produsen kita yg tutup, hati-hati. Ini ada intervensi yg tak tampak serta dapat dapat saja datang dari perdagangan on line yg tak dapat di lihat detil satu per satu. Hati-hati. Tolong buka lapak-lapak yg ada pada on line, di buka segala. Apakah barang kita, apa dari negara beda, ” terang dia. Silahkan disimak ya gan: Makanan Murai Batu Biar NgeplongHarga Aki Mobil

Jokowi mempertegas, pentingnya Kemendag buat mengerti asal product yg dipasarkan pada e-commerce merupakan buat berikan perlindungan untuk pembeli serta produsen didalam negeri. Jangan lantas product yg dipasarkan e-commerce beresiko untuk pembeli serta mematikan industri didalam negeri.

” Dikarenakan perlindungan pada pembeli, teratur niaga itu terutama sekali. Untuk perlindungan produsen-produsen kita. Saya telah tugaskan Menko Perekonomian juga persoalan ini. Jadi regulasi berkenaan perdagangan on line e-commerce itu mesti selekasnya di siapkan, ” tandas dia.

Asosiasi E-Commerce Pingin Kemenkeu Uji Umum Sebelum saat Tarik Pajak

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buat melaksanakan uji umum atas Rancangan Aturan Menteri Keuangan terkait Tata Langkah Perpajakan Aktor Usaha Perdagangan Berbasiskan Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce) sebelum saat diterbitkan.

Ketua Umum idEA Aulia E Marinto mengemukakan, sejauh ini pihak Kementerian Keuangan baru mengupas berkenaan konsep‎ RPMK Pajak E-Commerce, tetapi hal semacam tersebut butuh diperdalam dengan uji umum buat dengarkan input dari semua pemangku kebutuhan. Dikarenakan, apabila kebijakan baru telah diterbitkan dapat berefek ke aktor industri.

” Kami mendorong pemerintah uji umum, sejauh ini baru bicara rancangan. Uji umum atas naskah RPMK Pajak e-commerce mesti dijalankan sebelum saat disahkan supaya azas resmi serta material pembentukan aturan terwujud, ” kata Aulia, di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Aulia menambahkan, idEA mengidamkan ada perlakuan yg sama pada e-commerce marketplace serta medsos, jadi peraturan itu menyentuh semua segmen basis. Dikarenakan apabila tiada perlakuan yg sama, jadi dapat bikin penjual di marketplace berpindah ke medsos.

” Hakikatnya, perlakuan pada e-commerce marketplace dengan yg medsos, dengan kemunculannya bahkan juga tdk di negara ini. Bukan cuma dikarenakan kantornya telah ada pada sini, lantas jadi beres, ” ujar dia.

‎Aulia mengutarakan, pemerintah butuh perhitungkan resiko sosial atas diberlakukannya kebijakan itu, jadi dapat mempunyai pengaruh pada perkembangan usaha kecil menengah (UKM).

‎Aulia menambahkan, mengingat sebagian besar aktor usaha di marketplace merupakan aktor usaha taraf kecil yg baru mulai bisnisnya, jadi pada intinya idEA beri dukungan apabila dalam RPMK Pajak e-commerce digunakan tarif PPh Final sebesar 0, 5 peren untuk aktor usaha yg punya omzet s/d Rp 4, 8 miliar dalam setahun

” Aplikasi peraturan perpajakan itu diperlukan buat mendorong UMKM off line bertransformasi jadi UMKM on line, membantu pemungutan pajak di periode datang, sekalian menaikkan efisiensi serta daya saing UMKM Mikro di Indonesia, ” ujar Aulia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *