Bupati Jombang Divonis 3,5 Tahun Bui, Hak Politik Dicabut

Bupati nonaktif Jombang, Nyono Suharli, divonis 3,5 tahun penjara gara-gara tersandung suap penetapan jabatan Kepala Dinas Kesehatan definitif anak buahnya. Saat ditangkap tangan, uang suap disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rp25 juta dan dan US$9.500.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Selasa, 4 September 2018, Majelis Hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti menyatakan terdakwa Nyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan menerima suap penetapan jabatan definitif dari anak buahnya, Inna Silestowati (berkas terpisah).

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu

Nyono dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 huruf a Undang-undang Tipikor sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair. Dia divonis hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan plus denda Rp200 juta. “Mencabut hak politik terdakwa selama tiga tahun,” kata hakim Unggul.

Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama delapan tahun plus denda Rp300 juta subsidair tiga tahun kurungan. Terdakwa dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a sebagaimana dakwaan primair.

“Kami langsung banding,” kata jaksa Wawan Yunarwanto.

Dia mengatakan, sejak awal sidang pihaknya telah menghadirkan fakta-fakta yang meneguhkan dakwaan primair atas perbuatan terdakwa. Tetapi hakim lebih menekankan putusannya pada dakwaan kedua atau subsidair. Dia mengambil contoh kesepakatan antara terdakwa dengan penyuap yang tidak disertai pertemuan saat suap berlangsung.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Nggapulu Terbaru

“Yang namanya meeting of mind dalam Pasal 12 huruf a itu tidak harus ada perbuatan dari pelaku, tapi cukup ada pemberitahuan bahwa itu bertujuan untuk memberikan uang. Itu sudah cukup didakwakan Pasal 12 huruf a,” kata jaksa Wawan.

Sebaliknya, penasihat hukum terdakwa, Soesilo, berpendapat putusan hakim sudah sesuai harapan, jika mengacu pada tuntutan jaksa yang dia nilai terlalu tinggi. Apalagi, lanjut dia, dalam perkara ini kliennya adalah penerima suap, bukan pemberi. “Kami pikir-pikir,” terangnya.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni terbaru

Perkara ini diungkap KPK pada Februari 2018 lalu. Nyono ditangkap petugas KPK saat berada di Solo, Jawa Tengah, seusai menerima uang suap dari Inna Selistowati sebesar total Rp275 juta. Uang itu tanda terima kasih jabatan Kepala Dinas Kesehatan definitif. Saat ditangkap, KPK mengamankan uang suap Rp25 juta dan US$9.500 dari tangan Nyono. (ase)

KPU Vs Bawaslu soal Eks Koruptor Nyaleg

Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg DPR dan DPRD Pemilu 2019, sudah berlangsung, dengan saat ini memasuki pemberitahuan daftar calon sementara atau DCS. Namun, polemik terkait caleg mantan terpidana kasus korupsi kembali mencuat.

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan 12 caleg eks koruptor, menjadi perdebatan. Padahal, 12 caleg tersebut dalam masa pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu

KPU mencoret 12 caleg ini merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg. Larangan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h.

Dalam PKPU itu, selain kasus korupsi, napi bekas terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual anak dilarang nyaleg. Menjelang pendaftaran caleg, hal ini sebelumnya sempat menjadi perdebatan. Namun, saat itu, kengototan KPU membuahkan hasil PKPU bisa diteken resmi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 3 Juli 2018.

Namun, kengototan KPU melarang eks koruptor nyaleg rupanya berseberangan dengan Bawaslu. Putusan mengabulkan gugatan 12 caleg eks koruptor diterapkan Bawaslu, dengan alasan berpedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu

Ketua Bawaslu, Abhan Misbah mengatakan, putusan pihaknya berdasarkan UU. Ia menegaskan, putusan Bawaslu DKI yang meloloskan politikus Partai Gerindra, Mohammad Taufik sebagai caleg sudah benar. Ia mengatakan, pihaknya juga sudah siapkan argumen untuk menguatkan sikapnya.

“Kami bekerja atas dasar UU. Jadi, putusan yang dilakukan Bawaslu DKI itu saya kira sudah mengacu UUD. Bukan hanya UU Pemilu atau UU KPU tapi UUD,” kata Abhan, saat dikonfirmasi, Senin 3 September 2018.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni terbaru

Pihak KPU tak kalah ngotot. Ketua KPU, Arief Budiman menekankan bahwa pihaknya akan tetap menyatakan 12 caleg yang diloloskan Bawaslu dengan status TMS. Ditegaskan olehnya, bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah berlaku resmi dan belum dibatalkan.

“Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan. Maka, kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus mempedomani PKPU itu,” ujar Arief kepada VIVA, Senin 3 September 2018.

Chatib Basri: Naikkan BBM Cara Ampuh Jinakkan Pelemahan Rupiah

Nilai tukar rupiah melemah ke level terendahnya dalam tiga tahun terakhir dan mendekati level terendah saat krisis moneter 1998. Bahkan, hingga hari ini rupiah masih bertengger di level Rp14.800 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Chatib Basri mengatakan, terus lemahnya rupiah terhadap dolar AS saat ini, tak jauh berbeda dari faktor yang terjadi sejak 2013 lalu.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Lawit

Menurut dia, terpengaruhnya rupiah saat ini tidak lain, karena ekonomi Indonesia yang masih mengalami defisit terhadap neraca transaksi berjalan. Dan, salah satu sumber terbesarnya adalah dari defisit neraca minyak dan gas.

Untuk itu, merujuk pada hal yang sama, maka sebaiknya pemerintah bisa mengatasi jangka pendek masalah tersebut dengan cara mengurangi permintaan atas bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Lawit Terbaru

“2013, kita pernah alami seperti sekarang ini (pelemahan rupiah), dan itu bisa stabil kalau BBM dinaikkan,” tegas Chatib saat dihubungi VIVA, Selasa 4 September 2018.

Ia mengungkapkan, langkah menaikkan BBM tak lain, karena harga BBM lokal dan internasional jaraknya sudah terlalu jauh, sehingga ada peluang terjadinya penyeludupan dan buat volume impor terus meningkat.

“Kalau tak segara naik, ada penyelundupan dan buat volume naik terus, defisit migas naik terus, sehingga akhirnya rupiah akan terus melemah,” ujarnya.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni terbaru

Sementara itu, dengan naiknya BBM terhadap dampak turunnya daya beli, mantan Menteri Keuangan era SBY ini menilai tak berdampak signifikan dan kebijakan tersebut juga buat rupiah bisa kembali stabil. (asp)

Sri Mulyani Ungkap Fakta Penyebab Loyonya Rupiah Terhadap Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban terkait cecaran anggota DPR soal nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah mendekati level krisis moneter 1998. Menurutnya, pelemahan tersebut didorong dari kondisi global.

“Mohon maaf, bila dikatakan alasannya faktor eksternal, faktanya memang begitu. Karena itu, APBN 2019 kami desain untuk mengantisipasi gejolak itu,” tutur Sri di ruang sidang Parlemen dalam Rapat Paripurna, Jakarta, Selasa 4 September 2018.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Lawit

Lebih lanjut, dia menjelaskan, faktor global itu di antaranya kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, serta perang dagang dengan negara Tiongkok, telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk emerging economies.

“Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi yang rentan, ditambah dengan kebijakan ekonomi mereka yang dianggap tidak konsisten dengan fundamental ekonominya, telah mengalami krisis seperti Venezuela, Argentina, serta Turki,” ungkap dia.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Lawit Terbaru

Karena itu, dia menegaskan, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat menantang ini, salah satunya adalah dengan mempersiapkan RAPBN 2019 dengan sebaik-baiknya dan optimal.

Sebab, lanjut dia, dilihat dari sumber permasalahannya, gejolak ekonomi global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2019.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni terbaru

KH. Ma’ruf Amin Minta Doa Restu Ulama Kediri

KH Makruf Amin bakal calon wakil presiden menemui sejumlah ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama di Kediri, Jawa Timur, untuk meminta doa restu sekaligus berpamitan sebelum dinyatakan resmi ikut Pemilu Presiden 2018 oleh KPU.

“Saya kan Rois Am PBNU, ini sekaligus memohon, dukungan. Safari ini menemui ulama, pengurus cabang. Saya matur pada kiai, pengasuh pondok pesantren, dan juga mohon doa,” katanya di sela-sela berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Senin (3/9/2018). Ma’ruf Amin akan menjadi pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

KH Makruf mengatakan sengaja melakukan kunjungan ke pondok pesantren dan para ulama. Dirinya bahkan siap lahir batin ikut dalam Pemilu Presiden 2019, mendampingi Joko Widodo.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Kelimutu

“Siap lahir batin. Sekarang kan prolog, silaturahim dulu sebelum masa kampanye, kami bertemu, berbincang, mohon dukungan. Saya kan dari komunitas pesantren, jadi saya bertemu dengan komunitas saya,” ujarnya, seperti dilansir Antara.

Ia juga berjanji, ke depan membawa misi untuk mengurangi berbagai kemiskinan, kelaparan di negeri ini. Ia ingin agar masyarakat di negeri ini bisa menjadi lebih sejahtera.

Dirinya juga menegaskan, nantinya akan mundur dari jabatan yang menjadi amanat baginya. Saat ini Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Rois Am PBNU serta Ketua MUI. Ia akan mundur dari MUI, ketika sudah ada keputusan dan penetapan menjadi Wapres, sebab di jabatan MUI tidak boleh rangkap jabatan.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Kelimutu Terbaru

Sementara itu, KH M Anwar Mansyur Pengasuh PP Lirboyo Kediri, mengaku kunjungan KH Ma’ruf Amin ke Kediri merupakan silaturahim. Ia berharap, jika nanti terpilih menjadi Wakil Presiden bisa memegang amanat yang diberikan.

“Beliau orang baik, sebagai kiai mengasuh pesantren sama seperti kami semua. Beliau juga sudah mengetahui ketimbang saya, insya Allah baik (jabatan Wapres),” kata KH Anwar.

KH Ma’ruf Amin dan rombongan datang langsung ke PP Lirboyo, Kediri. Selain KH Makruf, juga terdapat Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, serta sejumlah pengurus partai lainnya. Hadir juga sejumlah ulama dan kiai di Kediri dan sekitarnya.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

KH Makruf sempat dialog tertutup dengan para ulama tersebut. Setelahnya, ia dengan rombongan juga bertemu langsung dan berdialog dengan para santri. Ia meminta doa restu dari para santri tersebut dan menegaskan dirinya tidak akan berubah kendati menjadi calon Wakil Presiden, bahkan ketika terpilih menjadi Wapres nantinya.

Setelah dari PP Lirboyo Kediri, rombongan KH Makruf juga melanjutkan perjalanan ke PP Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, lalu ke Jombang. Beberapa pondok di Kabupaten Jombang yang disinggahi antara lain PP Tebuireng, PP Denanyar, Tambakberas.

Rombongan juga berencana singgah ke PWNU Surabaya, lalu ke PP Sunan Drajat Lamongan dan ke PP Al Anwar, Sarang, Rembang untuk bertemu dengan KH Maimun Zubair.(ant/iss/ipg)

Tim Prabowo-Sandi Mempersilakan Jokowi-Ma’ruf Juga ke Kampus

Beberapa kali menghadiri acara di perguruan tinggi Sandiaga Uno mendapat kritik dari pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kehadiran cawapres Prabowo Subianto tersebut dianggap berbau politik praktis jelang kontestasi Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Anggawira Koordinator Sahabat Prabowo-Sandi meminta juga Jokowi-Ma’ruf untuk ke kampus-kampus. Sandi turun ke kampus dengan kapasitas di bidang kewirausahaan.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Kelimutu

“Ya, silakan saja Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf untuk ke kampus. Jangan karena pihak kampus tidak mengundang Pak Jokowi ataupun Pak Ma’ruf, Bang Sandi dapat imbas berita negatif,” kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, memang sudah menjadi kebiasaan Sandi turun ke kampus untuk menyebarkan virus kewirausahaan dan memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Sandi tidak berbicara politik ataupun pilpres.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Kelimutu Terbaru

“Ya, memang sudah jadi kebiasaan Bang Sandi turun ke kampus untuk sebarkan virus kewirausahaan dan memotivasi para mahasiswa generasi muda. Setahu saya yang ngomong tentang politik justru Pak Zulkifli dan Andi Nurpati,” jelasnya.

Lebih lanjut, fungsionaris Partai Gerindra ini mengatakan, Zulkifli dan Andi Nurpati tidak bermaksud untuk melakukan kampanye dan membawa politik ke kampus pada saat mendampingi Sandi. Pihaknya fokus menyampaikan gagasan kewirausahaan dan ekonomi bukan pilpres.

“Saya tahu dua orang tersebut tidak punya maksud untuk kampanye. Meskipun, faktanya baik Pak Zulkifli maupun Andi Nurpati saat itu sedikit menyinggung mengenai pilpres. Intinya, pihak kita di sana menyampaikan gagasan kewirausahaan dan ekonomi bukan pilpres,” pungkasnya.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

Sekadar diketahui, setidaknya dua kali Sandiaga datang ke kampus di Jakarta dalam pekan lalu. Pada Rabu (29/8), Sandiaga hadir pada acara orientasi mahasiswa baru di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bersama Zulkifli Hasan Ketum PAN yang juga Ketua MPR. Kemudian Sabtu (1/9), Sandiaga mengisi kuliah perdana mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka. Ia didampingi Andi Nurpati politikus Partai Demokrat.(faz/ipg)‎

Bertentangan Dengan UU dan Diskriminatif, PKPU Sebaiknya Diubah

Firman Soebagyo anggota Komisi II DPR RI menilai kalau Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi dan bakal calon legislatif DPD RI harus mundur dari Partai Politik adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan diskriminatif.

Untuk itu, Firman mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah PKPU tersebut.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda

“Aturan itu melanggar UU dan penuh kepentingan politik, serta tebang pilih dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Firman di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, MK sendiri tidak melarang mantan napi korupsi menjadi caleg, tetapi KPU justru membuat larangan. Sementara disisi lain, KPU meminta caleg DPD dari unsur parpol mengundurkan diri dari parpol dengan alasan putusan MK.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Dorolonda Terbaru

“Ini kok aturannya beda-beda?” kata dia bertanya-tanya.

Menurut Firman, seluruh fraksi di Komisi II DPR telah meminta KPU untuk mencabut kedua aturan itu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sejumlah caleg mantan napi korupsi mencalonkan diri pada pemilu 2019.(faz/ipg)

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

Perbaikan Jembatan Simpang Empat Pabean Mulai Hari Ini, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Perbaikan jembatan simpang empat Pabean akan dilakukan mulai 4 September-15 Oktober 2018. Karena itu polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi sampai perbaikan jembatan selesai dilakukan.

AKP I Gusti Made Merta Kapolsek Sedati mengatakan, panjang jalan yang awalnya 10 meter akan dilebarkan menjadi 12 meter.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda

“Sampai saat ini rambu-rambu untuk mengarahkan pengguna jalan juga sudah disiapkan,” kata Gusti Made pada Radio Suara Surabaya.

Made Merta menjelaskan, kendaraan dari arah Wadung Asri akan dialihkan ke Bypass Juanda kemudian Aloha-Pasar Betro atau Lingkar Timur.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Dorolonda Terbaru

Kemudian kendaraan dari arah terminal 2 Bandara Internasional Juanda akan diarahkan ke Jalan Raya Bypass Juanda.

“Nantgi bisa tembus ke simpang empat Pabean atau terminal 1 Bandara Internasional Juanda atau bisa ke Wadung Asri,” ujarnya. (dwi/rst)

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

Aktivitas DPRD Kota Malang Lumpuh, Pakar: Kemendagri Bisa Ambil Langkah Diskresi

Dengan ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus korupsi bisa dikatakan aktivitas di DPRD ini lumpuh. Akhirnya kinerja Pemkot Malang menjadi kurang optimal.

Emanuelle Sujatmoko Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga mengatakan, penetapan tersangka ini juga akan berpengaruh pada Pileg 2019. “Karena mereka mencalonkan dan mereka kan juga anggota partai. Ini juga akan terkait dengan kepercayaan publik yang tentunya makin turun,” kata Emanuelle pada Radio Suara Surabaya.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Bukit Raya

Dampak lainnya, lanjut dia, berpengaruh pada penyusunan kebijakan untuk kota Malang khususnya tahun 2019 mendatang. Karena kebijakan yang perlu mendapat persetujuan DPRD untuk sementara tidak bisa dilakukan.

“Yang paling dirugikan tentunya rakyat. Kedua Pemerintah Kota Malang karena DPRD kan partner. Kalau kehilangan satu partnet maka jalannya pemerintahan jadi pincang,” ujar dia.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Bukit Raya Terbaru

Kondisi seperti ini, kata dia, belum pernah terjadi sebelumnya. Kemendagri bisa mengambil langkah diskresi dengan membuat surat edaran untuk melimpahkan fungsi DPRD ke provinsi. Langkan dikresi ini tertuang dalam UU No.30 Tahun 2014 agar pelaksanaan pemerintahan tidak sampai berhenti.

“Kasus ini bisa jadi pembelajaran dalam hal memilih pemimpin yang berintegritas. Jadi anggota DPRD bukan pekerjaan tapi lahan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya. (dwi/rst)

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

Mayoritas Anggota DPRD Kota Malang Terjerat Korupsi, Mendagri Siapkan Diskresi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan diskresi untuk menghindari kemacetan roda pemerintahan Kota Malang, akibat banyaknya Anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.

Dari total 45 Anggota DPRD Kota Malang, 41 di antaranya atau sekitar 91 persen berstatus tersangka penerima suap dalam proses pengesahan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Dengan jumlah anggota yang tersisa itu, DPRD Kota Malang tidak bisa mengambil keputusan dalam rapat karena tidak mencapai kuorum.

Baca Juga : Harga Tiket Kapal Pelni Bukit Raya

“Saya sudah perintahkan membuat payung hukum agar Pemda (Kota Malang) berjalan. Untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan, akan ada diskresi Mendagri,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Sekadar diketahui, diskresi�adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh�pejabat pemerintah,�untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diskresi bisa dilakukan, kalau peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan.

Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Bukit Raya Terbaru

Tjahjo mengatakan, kewenangan Mendagri menggunakan diskresi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kasus korupsi massal�yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif Kota Malang terungkap sesudah KPK memroses hukum Mochamad Arief Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang, yang menjadi tersangka sejak Jumat (11/8/2017).

Arief disangka menerima suap Rp700 juta dari Jarot Edy Sulistyono yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, untuk dibagikan kepada sejumlah anggota dewan.

Baca Juga : Jadwal Kapal Laut Pelni

Pemberian itu diduga atas perintah Anton Wali Kota Malang, untuk memperlancar proses pengalihan anggaran dalam APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Sesudah menetapkan 19 Anggota Dewan Kota Malang sebagai tersangka, kemarin, Senin (3/9/2018), KPK mengumumkan status 22 tersangka baru yang masing-masing terindikasi menerima suap antara antara Rp12,5 juta sampai Rp50 juta. (rid/dwi/rst)